Nico Andrianto

Dukungan BPK agar Indonesia menang

21 Maret 2024
Tak bisa dihindari, kita sedang berada pada dunia yang dilingkupi situasi yang volatility, uncertainty, complexity and ambiguity serta brittle, anxious, nonlinear, and incomprehensible. sebuah dunia di mana yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Tak bisa dihindari, kita sedang berada pada dunia yang dilingkupi situasi yang volatility, uncertainty, complexity and ambiguity serta brittle, anxious, nonlinear, and incomprehensible. sebuah dunia di mana yang tetap adalah perubahan itu sendiri.
2023_ART_PP_Nico_Andrianto_02.pdf

Insight and Oversight Function of BPK to Improve the Management of Indonesian Migrant Workers

26 Oktober 2023
This research discusses the role of BPK through insight and oversight function to improve the management of the Indonesian Migrant Workers (PMI) program. The study was conducted using a qualitative approach by analyzing the contents of the performance audit report as well as the viewpoint/opinion of BPK regarding Indonesian migrant workers released by BPK from 2010 to 2021. Various performance audits are carried out periodically by BPK by targeting PMI recipient countries with multiple characteristics, which determine different strategies regarding the dynamics of policies in PMI recipient countries. This study concludes that BPK plays a significant role in encouraging the improvement of PMI management through various performance audit recommendations and viewpoints/opinions. These audit recommendations have carried out the insight and oversight functions related to governance and implementation of the PMI program, as well as policies that need to be improved accordingly. Traditionally seen as only conducting financial audits, performance audits conducted by BPK, primarily through insight and oversight functions, can improve government management related to the Indonesian Migrant Workers program.
2023_ART_PP_Nico_Andrianto_01.pdf

Dominasi peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi nasional di masa Covid-19

31 Juli 2021
Dalam RPJMN 2015-2019, yang menekankan pada pembangunan infrastruktur dijelaskan bahwa pemerintah membuka peluang terjadinya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam berbagai proyek strategis dengan melibatkan sektor swasta sebagai pemilik modal dengan konsesi selama jangka waktu tertentu. Mekanisme ini semakin mapan dalam RPJMN berikutnya yang memberikan penekanan pada pembangunan SDM unggul dan berdaya saing. Pertanyaan yang mengemuka, sebesar apakah peran pemerintah. Tulisan ini berupaya memotret peran pemerintah dalam pembangunan perekonomian, khususnya saat terjadi pandemi Covid-19 dan pasca implementasi UU Cipta Kerja. Penulis menggambarkan sebesar apa peran pemerintah dalam proses pertumbuhan ekonomi dan upaya yang mendorong pemerataan, sebagai bagian dari sebuah proses pembangunan yang terencana. Analisis yang dihasilkan didukung dengan data statistik yang memberikan gambaran perekonomian nasional saat ini. Pemahaman atas seberapa besar peran pemerintah ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depan mengenai bagaimana optimalisasi pembangunan ekonomi bisa dilakukan, dengan memahami aktor-aktornya yang berpengaruh dan peran penting yang bisa dilaksanakan.
2021_ART_PP_MAJA01.pdf

Membumikan foresight BPK melalui scenario planning

31 Juli 2021
Negara-negara di dunia perlu mempersiapkan skenario bahkan kondisi terburuk dan merumuskan strategi serta langkah tepat agar bisa memitigasi dan meminimalkan dampak merugikan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Terkait dengan hal tersebut, peran seperti apa yang dapat dilakukan oleh sebuah supreme audit institution untuk merespon tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh negara. Tulisan ini menjelaskan terkait pemilihan metode scenario planning untuk menentukan langkah-langkah strategi ke depan karena dianggap cukup menjanjikan berdasarkan konteks permasalahan dan kondisi/tantangan yang dihadapi. Scenario planning menyiapkan organisasi atau bahkan negara untuk menghadapi masa depan yang tak terpikirkan yang mungkin terjadi, melalui identifikasi dan penguraian ketidakpastian di mana tidak terdapat data tentang masa depan, saat ini. Skenario bukanlah prediksi (forecasting) mengenai masa depan, namun merupakan hipotesis mengenai apa saja yang mungkin dapat terjadi. Menurut Deloitte (2021), untuk mewujudkan kemampuan scenario planning sebuah organisasi perlu didukung oleh tim atau orang-orang dengan kemampuan campuran antara kemampuan mengajukan pertanyaan dan mengambil tindakan yang tepat, serta orang-orang yang mampu mengerjakan analisis secara tepat sehingga bisa menghasilkan saran-saran praktis yang mendorong pengambilan keputusan. Dalam konteks BPK, maka menurut penulis, perlu dibentuk sebuah unit khusus yang mengampu fungsi foresight dengan tanggung jawab langsung ke pimpinan BPK, dengan dukungan perangkat keras dan regulasi/juklak/juknis, serta memiliki keleluasaan untuk mengakses dan mengolah data yang terus diakumulasi, disinergikan, dan di-maintain.
2021_ART_PP_WART02.pdf

Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: the case of Indonesia

28 Juni 2021
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), or The Audit Board of the Republic of Indonesia, has introduced performance audits intensively since public sector audit reforms were initiated in 2001. However, the implementation of performance audits still faces several obstacles. This study examines the development of the performance audit methodology in BPK, which can be divided into three stages: before the revitalization of BPK in 2006, the initial development of performance audits during 2006-2010, and the maturity of the implementation of performance audits since 2011. This study concludes that several key factors have affected the implementation of performance audits at BPK, including the development of audit guidelines, the dynamics of medium-term government planning, the focus of the BPK’s Management, and assistance provided by other supreme audit institutions (SAI). To address new realities and challenges in the future, more sophisticated performance audit methods need to be adopted by BPK, such as big data analytics, the adoption of governance audits, and employing public policy analysis. Without adopting such methods, the institutionalization of ​​effective performance audits might not be achieved in the future.
2021_ART_PP_JTAK01.pdf

Pendapat BPK dan surplus BPJS kesehatan

19 Maret 2021
BPK berpendapat bahwa program JKN belum mampu memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) yang disebabkan karena sistem data base kepesertaan belum menyatu dengan data base kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk menjamin validitas serta merespons perkembangan kependudukan secara real time. Selain itu identitas kepesertaan JKN belum terintegrasi dengan kebijakan K/L lain terkait persyaratan pelayanan publik, misalnya perbankan. Lebih lanjut BPK berpendapat masyarakat belum memperoleh pelayanan optimal, karena belum jelasnya pendefinisian kebutuhan dasar kesehatan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Selain itu berbagai permasalahan administrasi menyebabkan kendala pemberian layanan kesehatan secara cepat, dimana sebaran sumber daya kesehatan dan obat/kebutuhan farmasi belum merata di setiap wilayah. Selain itu, penyediaan obat-obatan dari sisi jumlah, jenis, dan ketepatan waktu belum optimal. Demikian pula belum memadainya penapisan teknologi kesehatan serta Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), serta lambatnya implementasi/pemutakhiran INACBG"s. Sementara pelayanan yang melebihi tarif INACBG"s bisa memperburuk mutu pelayanan kesehatan bagi pasien. Terkait dengan hal tersebut, BPK memberikan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
2021_ART_PP_DETI03_01.pdf

Berharap pada kemajuan digital governance di daerah

08 Februari 2021
Digital governance adalah perkembangan terbaru evolusi paradigma administrasi publik pasca reform movement (1970-an) dan peralihan dari goverment to governance (1990-an). Penerapannya di era otonomi beragam, dengan capaian yang menggembirakan di beberapa daerah. Contohnya, kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Bandung berlomba menerapkan smart city dengan berbagai kemajuannya, yang sangat ditentukan oleh inisiatif kepala daerah, anggaran yang dimiliki, kesiapan SDM, skala dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, serta kemauan untuk belajar. Digital governance menggunakan teknologi informasi melalui e-government. Pembangunan e-government melibatkan kerja sama dengan pihak di luar pemerintah, misalnya perguruan tinggi dan swasta, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penggunaannya. Dengan e-government diharapkan berbagai permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat dapat tersalurkan kepada administrasi/pemerintah secara lebih efektif dan efisien. Beberapa negara lain telah berhasil menerapkan e-government seperti Singapura, Jepang, dan Uni eropa. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan digital governance dan pemerintah pusat pun memberikan dukungan, karena bagi daerah yang tidak mengikuti perkembangan taruhannya adalah terdisrupsi/mati.
2021_ART_PP_KATA02_01.pdf

Lessons learned from sustainable development perspective on performance audit of marine management in Indonesia

31 Oktober 2020
The objective of this study is to investigate the impact of sustainable development perspective on the audit approach of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). This study employs stakeholders and institutional theories to explain the impact of the consideration of sustainable perspective on BPK"s audit approach and audit conclusion, using qualitative content analysis. The sample consists of performance audit reports conducted using sustainable development perspective and performance audit conducted with economic perspective without sustainability perspective. Both audit reports are related to marine resources. The analysis shows that sustainable development perspective influences the audit approach and audit conclusion. Audit findings at the performance audit that use sustainability perspective are more comprehensive than audit findings that only use economic perspectives. Audit conclusion at performance audit with focus on economic benefit is more favorable to business owners than to marine sustainability. In contrast, the audit conclusion with sustainability perspective is more favorable to marine sustainability than business owners.
2020_ART_PP_ASIA01.pdf

Sudah madirikah fiskal daerah?

13 Juli 2020
Hasil perhitungan IKF menunjukkan sebagian besar Pemda belum mandiri serta adanya kesenjangan antar daerah yang sangat tinggi. Sebagian besar Kabupaten/Kota TA 2018 yang memiliki nilai IKF kurang dan sangat kurang berjumlah 455 Kabupaten/Kota atau 89,57 persen. Angka IKF TA 2019 memperlihatkan perbedaan indeks yang sangat mencolok antara Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sebesar 0,7107 dengan Provinsi Papua Barat dengan nilai 0,0427. Kesenjangan kemandirian fiskal juga terjadi pada level Kabupaten/Kota, dimana diketahui Kabupaten Badung di Bali dapat membiayai 83,47 persen dari belanja daerah dari PAD, sementara Kabupaten Deiyai di Papua hanya dapat membiayai 0,31 persen dari belanja daerah dari PAD. Reviu BPK menunjukkan angka rata-rata IKF provinsi TA 2019 adalah 0,36 dan rata-rata IKF Kabupaten/Kota adalah 0,11. Hasil Reviu BPK juga menunjukkan adanya kesensenjangan Kemandirian Fiskal yang tinggi antara wilayah Jawa dengan Luar Jawa.
2020_ART_PP_KART07.pdf

Penguatan fungsi insight dan foresight BPK

16 Juni 2020
"Accountability For All " Konsep Akuntabilitas dimaknai kembali sebagai sebuah core value berfungsi sebagai sebuah Lembaga Pemeriksa, yaitu kewajiban pemegang amanah (perintah) untuk mempertanggung-jawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada pemberi amanah (rakyat).
2020_KLI_PP_WART06.Vol.III.pdf

Menantikan peran signifikan BAKN

05 Oktober 2019
Anggota parlemen periode 2019-2024 dilantik di tengah gelombang besar demonstrasi yang berkait berkelindan dengan isu trust. Menjadi pekerjaan rumah bagi DPR terpilih untuk mengembalikan kepercayaan publik. Salah satu alat kelengkapan DPR yang berpotensi meningkatkan public trust adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang menjembatani DPR dengan BPK. Bermula pada tahun 2014, BAKN pernah lahir, mati, lalu hidup lagi. Terkini BAKN dihidupkan kembali melalui UU MD3 2018 untuk menjalankan pengawasan pengelolaan keuangan negara. BAKN memiliki tugas antara lain; melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK dari jenis pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Untuk itu BAKN dibantu oleh Badan Keahlian DPR; akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.
2019_ART_PP_KATA10.pdf

Keseriusan mencegah karhutla

01 September 2019
Minggu-minggu ini media massa menyuguhikita tragedi kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Media CNN dan Al Jazeera merekam magnitude persebaran asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ini telah mengganggu negara tetangga; Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad meminta agar pemerintah tidak menyangkal bencana polusi udara akibat kontaminasi asap Karhutla di Indonesia. Di dalam negeri, Karhutla menyebabkan proses belajar mengajar di banyak wilayah dihentikan, aktivitas ekonomi melambat, dan penerbangan harus dialihkan karena berkurangnya jarak pandang.
2019_ART_PP_MEDI05.pdf

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

06 Agustus 2019
Di TVRI mission impossible sedang dijalankan oleh Helmy Yahya. Sejak terpilih menjadi Direktur Utama pada 29 November 2017, ia harus membenahi stasiun TV plat merah tersebut yang sedang sakit parah.
2019_ART_PP_SERU08_01.pdf

Pentingnya Public Financial Manajemen

01 Juli 2019
Light Rail Transit (LRT) Palembang dan kereta bandara Jakarta sepi penumpang, menimbulkan kerugian operasional yang tidak sedikit.
2019_ART_PP_MEDI07_01.pdf

Diskursus Jernih DAS Citarum

11 Mei 2019
Ketahanan air menjadi salah satu agenda Prioritas Nawacita dalam RPJMN 2015-2019, dengan sasaran pengurangan lahan kritis dan penanganan DAS yang coba dikawal oleh auditor eksternal pemerintah.
2019_ART_PP_SERU05_01.pdf

White paper kawal harta negara

01 Februari 2019
Bergulirnya skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur atau divestasi/investasi pengelolaan kekayaan alam telah menciptakan kerumitan baru dimana BPK perlu hadir untuk mengawal transparansi dan akuntabilitasnya, serta kemanfaatannya untuk rakyat.
2019_ART_PP_WART02_01.pdf

Ngerumpi tentang Sektor Publik

20 Januari 2019
Masyarakat sering menilai sektor publik penuh inefisiensi dan inefektifitas. Karena banyak faktor yang terlibat dalam sektor ini, mulai aspek politik, keinginan publik yang sering sulit didevinisikan, bercampur-baur dengan ketidakprofesionalan ASN kita.
2019_ART_PP_SERU01_01.pdf

Capaian Kinerja Bu Risma

01 Januari 2019
Pada 9 Januari 2019, Kompas menobatkan Surabaya sebagai juara Kota Cerdas Indonesia untuk kategori Metropolitan.
2019_ART_PP_MEDI01_01.pdf

Urgensi Transparansi Fiskal dan Moneter untuk Mencegah Krisis

18 November 2018
Dua bulan terakhir nilai Dollar Amerika sempat beberapa kali melewati angka psikologis 15 ribu rupiah, atau serupa permulaan krisis 1997. Catatan menunjukkan krisis moneter saat itu diikuti krisis ekonomi 1998 yang berimbas pada instabilitas politik dan keamanan serta berujung tumbangnya Orde Baru.
2018_ART_PP_SERU11_01.pdf

Ditama Revbang Menjuarai English Debate Competition HUT BPK ke-72

15 November 2018
Ditama Revbang menjuarai English Debate Competition dalam rangka memperingati HUT ke-72 BPK, Senin (12/11). Diwakili oleh Chandra Puspita Kurniawati dan Ersan Febrian, Tim Ditama Revbang mampu mengungguli 11 tim lain dari eselon I di lingkungan BPK RI.
2018_ART_PP_SERU11_02.pdf

• 1
• 2
• 3